Berbagai data dan laporan mengenai dominasi non-OAP (Orang
Asli Papua) dalam berbagai sektor ekonomi dan pemerintahan di
Papua, termasuk sektor dengan nilai tambah tinggi seperti industri dan
jasa, serta dalam posisi-posisi strategis seperti tenaga honorer di kantor
gubernur.
Berikut beberapa poin yang perlu diperhatikan:
- Dominasi
di Sektor Ekonomi:
Warga non-OAP cenderung menguasai sektor ekonomi dengan nilai
tambah tinggi seperti industri dan jasa, sementara OAP lebih banyak terlibat di
sektor pertanian dengan nilai tambah rendah. Selain itu, ada laporan bahwa
non-OAP juga mendominasi sektor usaha kecil dan menengah serta informal.
- Dominasi
di Sektor Publik:
Ada kekhawatiran bahwa non-OAP juga mendominasi posisi di
sektor publik, terutama di wilayah pemekaran provinsi baru.
- Contoh
Kasus:
Laporan
dari Nokenwene.com menyebutkan bahwa tenaga honorer di kantor Gubernur
Papua Pegunungan didominasi oleh non-OAP, bahkan setelah pemekaran wilayah.
- Dampak
Ketimpangan:
Dominasi non-OAP ini dikhawatirkan dapat memperburuk
kesenjangan sosial ekonomi antara OAP dan non-OAP serta menghambat pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat asli Papua.
- Pentingnya
Kebijakan Afirmatif:
Beberapa pihak menyuarakan perlunya kebijakan afirmatif untuk
memastikan partisipasi dan pemberdayaan OAP dalam berbagai sektor pembangunan
di Papua, termasuk dalam hal akses pendidikan, pelatihan, dan permodalan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan Berikan Tanggapan