Papua dan Marginalisasi yang Terus Dipelihara
Isu penutupan Freeport-McMoRan di Papua telah lama menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, setelah bertahun-tahun tuntutan itu disuarakan, hasilnya tetap sama: tambang tidak ditutup. Yang berubah justru bentuk kebijakan—pemekaran wilayah, penataan administratif, dan janji pembangunan.
Di balik semua itu, satu realitas tidak berubah: rakyat Papua tetap berada dalam posisi marginal.
Marginalisasi di Tengah Kekayaan
Paradoks Papua sangat jelas. Di satu sisi, terdapat kekayaan alam luar biasa seperti Tambang Grasberg yang menjadi salah satu tambang terbesar di dunia. Di sisi lain, masyarakat di sekitarnya masih berjuang untuk mendapatkan akses dasar: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.
Inilah wajah nyata marginalisasi: ketika masyarakat yang hidup di atas sumber daya melimpah justru tidak menjadi penerima utama manfaatnya.
Marginalisasi ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal posisi dalam pengambilan keputusan. Rakyat lokal sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menentukan arah pembangunan di tanah mereka sendiri. Mereka hadir sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang menentukan.
Dari Politik ke Kemanusiaan
Sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969, Papua terus berada dalam pusaran konflik politik dan keamanan. Namun, terlalu lama persoalan ini dilihat dari sudut pandang kekuasaan: siapa berdaulat, siapa mengontrol, dan siapa diuntungkan.
Akibatnya, dimensi kemanusiaan menjadi kabur.
Yang jarang disorot adalah bagaimana masyarakat sipil hidup di tengah situasi tersebut:
- rasa aman yang rapuh
- akses terbatas terhadap layanan dasar
- trauma akibat konflik berkepanjangan
Baik orang asli Papua maupun non-Papua sama-sama berada dalam posisi rentan. Mereka bukan aktor utama konflik, tetapi menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Rakyat sebagai Alat Kepentingan
Marginalisasi juga terjadi dalam bentuk yang lebih halus namun berbahaya: eksploitasi politik terhadap rakyat.
Rakyat sering dijadikan simbol perjuangan. Mereka dibawa dalam narasi besar—atas nama keadilan, kemerdekaan, pembangunan, atau stabilitas. Namun dalam praktiknya, mereka kerap hanya menjadi alat untuk memperkuat agenda kelompok tertentu.
Setelah tujuan tercapai atau momentum berlalu, rakyat kembali ditinggalkan dalam kondisi yang tidak banyak berubah.
Inilah bentuk marginalisasi yang paling menyakitkan: ketika penderitaan dijadikan komoditas.
Menggeser Fokus: Mengakhiri Marginalisasi
Jika Papua ingin keluar dari lingkaran konflik, maka yang harus dihentikan pertama kali adalah praktik marginalisasi itu sendiri.
Artinya:
- rakyat harus menjadi subjek utama, bukan objek
- kebijakan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan kepentingan elit
- pembangunan harus diukur dari kualitas hidup manusia, bukan angka statistik semata
Penutupan tambang mungkin menjadi tuntutan simbolik. Namun yang lebih mendesak adalah memastikan bahwa selama tambang itu ada, keadilan benar-benar hadir bagi masyarakat di sekitarnya.
Penutup
Papua bukan kekurangan perhatian. Papua justru terlalu sering dibicarakan—tetapi tidak benar-benar didengarkan.
Selama marginalisasi terus dipelihara, dalam bentuk apa pun—ekonomi, politik, maupun sosial—maka konflik tidak akan pernah selesai. Solusi tidak cukup dengan kebijakan baru atau narasi baru. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang: dari kekuasaan menuju kemanusiaan.
Karena pada akhirnya, ukuran keadilan bukan pada seberapa besar kekayaan yang dihasilkan, tetapi pada seberapa sedikit manusia yang dibiarkan hidup dalam keterpinggiran.